Kecamatan Bayat Terima Visitasi Keterbukaan Informasi Publik Dari Tim Diskominfo Kabupaten Klaten

Bayat, 14 Agustus 2025 - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat, Pemerintah Kecamatan Bayat menerima kunjungan visitasi dan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten. 

Visitasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Kecamatan Bayat telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal penyediaan informasi publik. Tim monev melakukan pengecekan terhadap berbagai dokumen dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan informasi, termasuk keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi, serta ketersediaan informasi publik secara berkala dan setiap saat melalui berbagai kanal, termasuk website resmi kecamatan.

Camat Bayat, Rokhmad Sya'bani, S.E., M.M, menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan informasi. "Keterbukaan informasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Kami terus berupaya menyediakan informasi yang akuntabel, mudah diakses, dan relevan bagi seluruh warga," ujarnya.

Dalam visitasi tersebut, tim penilai mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bayat, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi. Website resmi Kecamatan Bayat (bayat.klaten.go.id) menjadi salah satu platform utama yang digunakan untuk mempublikasikan laporan kinerja, laporan keuangan, profil pejabat, serta informasi-informasi penting lainnya.

Hasil dari visitasi ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut. Kecamatan Bayat berkomitmen untuk terus berbenah dan mengoptimalkan layanan PPID agar dapat meraih yang terbaik dalam penilaian KIP di masa mendatang. Diharapkan, dengan semakin terbukanya akses informasi, masyarakat Kecamatan Bayat akan semakin berdaya dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.